Save Our Earth

Gubernur Irwandi menilai kebijakannya di bidang moratorium logging itu sebagai sesuatu yang kurang lazim. “Mungkin ini policy paling edan. Di saat masyarakat butuh pekerjaan, pembangunan membutuhkan kayu, saya justru melarang tebang kayu. Yang saya lakukan ini adalah untuk program jangka panjang,” kata Irwandi.

Dia juga menyitir beberapa kritikan yang menyatakan bahwa program moratorium telah gagal di Aceh, terutama dilihat dari maraknya aktivitas illegal logging. Mengenai hal ini, Irwandi dengan tegas membantah. “Siapa bilang gagal? Harap diingat, yang saya cegah bukan illegal logging, tetapi legal logging lewat HPH. Pascakonflik, saya mendengar Menteri Kehutanan akan membuka HPH di Aceh seluas 500 hektare. Jadi, saya stop itu,” tegas mantan konsultan Flora Fauna International Aceh Program ini.

Adapun penertiban illegal logging, menurut Irwandi, lebih kepada penegakan hukum (law enforcement). “Kalau illegal logging memang sudah dari sono-nya ilegal. Jadi, lebih kepada penegakan hukum. Tetapi ini akan sulit bila menyangkut dengan kemiskinan,” tambah Irwandi.

“Yang patut diingat, deforestasi (penyusutan luas tutupan hutan -red) di Aceh merupakan yang terkecil di Indonesia,” ucap dokter hewan ini. Aceh, kata Irwandi melanjutkan, sudah terlalu jauh masuk dalam upaya pelestarian lingkungan. Karena itu, Aceh Green Program harus berjalan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Semua aktivitas pemerintahan di Aceh harus pula masuk ke dalam platform Aceh Green.
Uang karbon
Dalam kesempatan itu, Gubernur Irwandi juga menginformasikan bahwa pada pertengahan tahun ini uang penjualan karbon hutan Ulu Masen akan segera cair dengan ditandatanganinya kontrak perjanjian jual beli antara Pemerintah Aceh dengan Berlin pada Juni nanti. “Dalam kontrak perjanjian itu harga yang disepakati 4 US Dollar per ton. Uang itu nantinya akan digunakan untuk kegiatan livelihood masyarakat pesisir hutan. Nah, kalau Berlin nanti menjual kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi, misalnya 7 dolar per ton, maka selisih keuntungan itu akan dibagi dua,” jelas Irwandi.

Penghijauan DAS
Irwandi juga menyatakan sangat bersyukur atas perhatian PT Garuda Indonesia yang telah berpartisipasi menjaga pelestarian hutan Aceh dengan melaksanakan program penghijauan bersama YLI di sejumlah daerah aliran sungai (DAS). “Dari sekian banyak BUMN, baru Garuda yang menyisihkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pelestarian hutan Aceh. Di sini ada Pak Mus, kita harap bisa menagih CSR dari seluruh BUMN agar memperhatikan Aceh,” kata Irwandi kepada Dr Mustafa Abubakar, Menteri Negara BUMN.

Dalam kerja sama yang mengusung tema “Garuda Peduli Aceh Hijau” itu, program penghijauan akan dilakukan di Sungai Arakundo Aceh Timur, Sungai Alas Aceh Tenggara, dan Sungai Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya). Untuk tahap awal, maskapai penerbangan yang pesawat perdananya merupakan sumbang rakyat Aceh itu, menyerahkan 24.000 bibit pohon untuk ditanami di bantaran DAS Arakundo seluas 250 hektare. Selain program tersebut, kata Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar, pihaknya siap membantu mendukung pembangunan di Aceh. “Tadi malam kita diskusi dengan Kadin Aceh tentang apa-apa yang perlu dilakukan Garuda untuk membantu meningkatkan perekonomian Aceh,” kata Emirsyah.

Februari normal
Terkait dengan frekuensi penerbangan dari dan ke Aceh, dia mengatakan, penerbangan Garuda akan kembali normal (dua kali sehari) terhitung sejak 1 Februari 2010. Malam sebelumnya, Menneg Mustafa Abubakar menjelaskan, penerbangan Garuda ke Aceh belakangan ini dikurangi dari dua menjadi hanya satu kali, karena beberapa waktu lalu sejumlah armada Garuda digunakan secara bersamaan untuk angkutan haji. Selain itu, sepuluh pesawat Garuda sedang dalam proses grounding secara bersamaan untuk beberapa perbaikan teknis. (yos) dikutip pada harian Serambi Indonesia.

Ekosistem yang datar seperti hutan bakau, tanah basah dan gurun menghadapi tantangan yang paling besar, karena semua itu harus bergeser lebih jauh lagi agar dapat bertahan hidup.

Habitat pegunungan agak lebih beruntung, karena hanya sedikit perubahan ketinggian memberi udara sejuk.

Jumlah tersebut dilandasi atas skenario "A1B" bagi kemungkinan buangan karbon abad ini, sebagaimana diramalkan oleh Panel Antar-pemerintah mengenai Perubahan Iklim (IPCC). Jumlah itu dipandang sebagai tingkat menengah pemanasan.

Perubahan iklim akan berdampak paling lambat di hutan cemara tropis dan sub-tropis, temperatur hutan cemara yang berudara sedang, apa yang disebut tanah rumput gunung dan dataran bersemak, kata para ilmuwan itu.

Gurun, hutan bakau, tanah rumput, dan padang rumput akan menghadapi pukulan paling cepat.

Surat tersebut menyatakan perjuangan tanpa kenal ampun makhluk di dalam teori Darwin akan terjadi.

Sebagian spesies kasar mungkin mampu menyesuaikan diri dengan temperatur dan mengubah tempat tinggal mereka. Spesies lain yang dapat pindah ke tempat lain tepat pada waktunya juga akan selamat.

Namun semus spesies yang tak dapat menyesuaikan diri --atau yang hanya dapat bergerak lamban, seperti tanaman-- takkan memiliki tempat untuk pergi dan dapat menghadapi kepunahan.

"Proyeksi perubahan iklim, yang disebut velositi, terhubung secara langsung dengan prospek kelangsungan hidup bagi tanaman dan hewan. Ini adalah keadaan yang akan menetapkan panggung, apakah spesies berpindah atau bediam di tempat tinggal mereka," kata penulis bersama Chris Field, Direktur Department of Global Ecology, Carnegi Institution.

Studi tersebut menyatakan bahwa daerah yang dilindungi seperti suaga alam biasanya terlalu kecil untuk menangani perubahan habitat yang diperkirakan.

Kurang dari 10 persen daerah yang dilindungi secara global akan mempertahankan kondisi iklim saat ini di dalam perbatasan mereka satu abad dari sekarang, studi tersebut memperingatkan.

Berdasarkan skenario A1B, perkiraan terbaik panel ilmuwan cuaca peraih Nobel PBB meramalkan kenaikan temperatur abad ini sebanyak 2,8 derajat celsius, dalam rentang 1,7-4,4 derajat celsius.

Satu kelompok pemimpin dunia, dalam pertemuan puncak cuaca Kopenhagen, Jumat lalu, menetapkan sasaran pemanasan terbatas sebanyak dua derajat celsius, tapi tidak secara jelas mengatakan apakah sasaran tersebut adalah sejak masa indsutri atau melewati jalur abad ini.

Telah terjadi pemanasan sebanyak 0,7 derajat celsius, sejak awal Revolusi Industri pertengahan abad 18, ketika pembakaran batu-bara, minyak dan gas memulai fenomena gas rumah kaca.(*) dikutip dari (ANTARA News).

Hindari Tas Kresek

Gunakan keranjang belanja saat Anda belanja ke pasar modern ataupun tradisional. Dengan satu keranjang besar berarti Anda menekan penggunaan kantong kresek yang biasa digunakan sebagai pembungkus sayur atau buah.

Perlu diketahui, limbah plastic baru dapat terurai setelah 1000 tahun. Menurut penelitian plastic juga mengandung Bisphenol A – bahan kimia yang dapat merangsang pertumbuhan sel kanker.

Tas kresek yang berwarna misalnya, mengandung campuran tinta sablon. Sangat tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai wadah penyimpan makanan atau minuman panas.

Gunakan Serbet

Setiap hari terjadi penebangan hutan tropis. Kayunya dijadikan sebagai bahan kebutuhan hidup, salah satunya kertas tissue. Kertas tissue dibuat dari serat kayu dan tidak dapat di daur ulang. Maka, gunakanlah serbet untuk membersihkan tangan dan meja.

Pakailah sapu tangan untuk mengelap wajah. Anda secara tidak langsung dapat mengerem penebangan hutan tropis kita yang telah hilang sebesar 72%.

Kembali ke Kelambu

Obat nyamuk cair merupakan pestisida yang beracun. Limbahnya sisa dari kaleng atau botol plastic dapat mencemari lingkungan hidup kita. Saatnya kita menggunakan kelambu untuk kamar tidur atau jendela berkawat nyamuk.

Jangan lupa untuk membersihkan lingkungan dari potensi berkembang biaknya nyamuk, misalnya genangan air.

Gunakan Sumpit Awet

Bahkan orang di Jepang kini pergi ke restoran dengan membawa sumpit mereka sendiri dari rumah.

So, jika Anda penggemar makanan jenis mie, pakailah sumpit yang bisa digunakan kembali. Hindari sumpit sekali pakai, karena materialnya dari batang kayu – mendorong penebangan hutan hingga gundul (DHW).

Kedua, pada kalimat pembuka sebelum masuk ke poin-poin safeguard, teks REDD versi 12 Desember hanya mencantumkan kata “promote” bagi pihak-pihak yang akan mengerjakan REDD. Teks ini tidak berbeda dengan versi Barcelona – hasil Pertemuan perundingan Antara sebelum COP 15, yang sepertinya menempatkan “safeguard” sebagai usulan yang bersifat mengajak dan tak memiliki kewajiban apapun. Bentuk norma seperti ini bukan imperatif tapi delegatif. Sehingga, kewenangan untuk menjalankan “safeguard” tergantung pada pihak yang akan mengerjakan REDD.

Ketiga, Teks tersebut juga banyak mengacu pada hukum dan kedaulatan nasional. Menurut sejumlah delegasi, “safeguard” memang tidak boleh mengganggu hukum nasional yang berkonsekuensi berkurangnya derajat kedaulatan nasional untuk mengatur dan mengurus masalah yang bersifat ke dalam (dalam negeri). Karena itu, berdasar usulan tersebut, semua safeguard akan berlaku jika sesuai hukum nasional. Ada conditionality clause disini, dimana pelaksanaan “safeguard” tergantung pada substansi hukum nasional.

Keempat, semua teks yang berhubungan dengan REDD menggunakan kata “should” bagi para pihak dan tidak menggunakan “shall”. Dalam terminologi hukum, menurut sejumlah pengacara hukum Internasional, “should” berarti sesuatu yang dianjurkan, sifatnya persuasif dan sukarela. Jika tidak dipenuhi maka tak ada hukuman apapun. Sebaliknya “shall” mempunyai konsekuensi hukum yang bersifat mengikat dan wajib dilakukan. Terminologi “shall” misalnya nampak dalam Konvesi Hak Sipil dan Politik. Contoh article 2 ayat 3 menyebutkan:

Each State Party to the present Covenant undertakes:
(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;

Artinya, menurut Konvensi SIPOL, para pihak yang meratifikasi konvensi ini wajib mengambil langkah-langkah pemulihan terhadap orang-orang yang kebebasannya terbelenggu atau dilanggar meski pelanggaran tersebut dilakukan karena perintah jabatan.

Dalam kaitannya dengan skema REDD, tanpa mencantumkan “shall”, semua skema yang tercantum dalam teks ini bersifat persuasif, tidak memberikan kewajiban yang imperatif.

Bagaimana nasib REDD ?

Melihat norma-norma yang tekstual sejauh ini dan pandangan negara pihak, terutama negara berkembang mengenai REDD, nampaknya COP 15 tidak menghasilkan REDD yang mandatory tapi voluntary. Tarik ulur pencantuman target penghentian deforestasi pun berlangsung a lot. Bahkan penentuan angka penghentian deforestasi tahun 2030 pun masih diperdebatkan sehingga dicantumkan dalam tanda kurung (bracket) karena banyak negara, termasuk Indonesia merasa tidak sanggup dengan target tersebut. BAPAK PRESIDEN belum punya komitmen dengan tahun, tapi hanya berkomitmen dengan pengurangan emisi 26%, begitu ujar salah seorang delegasi Indonesia, yang tak mau disebut namanya.

Mengerikan, untuk sesuatu yang bersifat sukarela, negara-negara pemilik hutan masih enggan menaruh komitmennya di atas meja. Apalagi jika skema ini bersifat obligasi, mungkin tidak akan ada pada teks REDD.

Semua perdebatan hingga kini menunjukan semua skema dan target tergantung kondisi masa depan. Entah situasi ekonomi negara maju maupun substansi hukum di negara berkembang. Karena itu, target dan komitmen bersifat sukarela. Penghentian deforestasi bersifat sukarela, menghindari leakage (kebocoran) dan menjamin proyek jangka panjang (permanence) juga tergantung keadaan tertentu. Demikian halnya dengan pelaksanaan safeguard dan keberlanjutan dukungan finansial juga bersifat sukarela.

Sungguh Ironis. Jika hanya untuk sesuatu yang sifatnya persuasif, mengapa perdebatan para pihak demikian seru seolah-olah isu ini penting. Dugaan bahwa isu ini hanya pengalihan saja dari upaya menekan komitmen pengurangan emisi negara maju boleh jadi benar.

Mungkin, suatu ketika manakala negara pemilik hutan, terutama Indonesia, berkomitmen membuat skema yang bersifat wajib, ketika sebagian besar wilayah hutannya sudah menjadi gurun. Meski demikian, mungkin gurun bisa menjadi usulan proyek penanaman kembali yang bisa dipakai mendapatkan uang. Lika-liku perdebatan di REDD, seolah “batu pun bisa menjadi roti”, segala sesuatu mungkin dalam negosiasi ini.

Bagaimana keselamatan warga sekitar hutan? Tanya saja pada rumput yang bergoyang.

Penulis : aktivis lingkungan bekerja Huma dan CSF.
Bernadinus Steni

Tips Menghadapi Longsor
Yang harus dilakukan pada saat dan setelah longsor

1. Karena longsor terjadi pada saat yang mendadak, evakuasi penduduk segera setelah diketahui tanda-tanda tebing akan longsor.

2. Segera hubungi pihak terkait dan lakukan pemindahan korban dengan hati-hati.

3. Segera lakukan pemindahan penduduk ke tempat yang aman.

Ciri Daerah Rawan Longsor
1. Daerah berbukit dengna kemiringan lebih dari 20 derajat.

2. Lapisan tanah tebal di atas lereng.

3. SIstem tata air dan tata guna lahan yang kurang baik.

4. Lereng terbuka atau gundul.

5. Terdapat retakan tapal kuda pada bagian atas tebing.

6. Banyaknya mata air/rembesan air pada tebing disertai longsoran-longsoran kecil.

7. Adanya aliran sungai di dasar lereng.

8. Pembebanan yan berkelebihan pada lereng seperti adanya bangunan rumah atau sarana lainnya.

9. Pemotongan tebing untuk pembangunan rumah atau jalan.,

Tips Upaya mengurangi tanah longsor

1. menutup retakan pada atas tebing dengan material lempung.

2. Menanami lereng dengan tanaman serta memperbaiki tata air dan tata guna lahan.

3. Waspada terhadap mata air/rembesan air pada lereng.

4. Waspada pada saat curah hujan yang tinggi pada waktu yang lama.

Semoga artikel ini bermamfaat bagi sahabat-sahabat hijau.

selalu hangat terhadap lingkungan, untuk mengurangi resiko bencana.